Dekan Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Dr. Muhammad Hasan,M.Ag. beri apresiasi besar kepada para alumni FASYA yang telah dilantik sebagai advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, H. Amiryat SH.MH. di Pengadilan Tinggi Pontianak pada Selasa (07/12).
IAIN Pontianak dianugerahi Sertifikat ISO 9001: 2015, Dekan Fakultas Syariah Ucapkan Selamat.
Kabar yang menggembirakan datang dari IAIN Pontianak pada selasa (7/12) bahwa Kampus Islam Pertama di Kalimantan Barat mendapatkan sertifikat bergengsi di kancah Internasional, yaitu sertifikat ISO 9001:2015.
Fakultas Syariah sebagai bagian dari IAIN Pontianak merasa berbangga atas perolehan ini.
"Kami mengucapkan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya atas capaian hebat ini. Ini merupakan pengakuan Internasional atas manajemen mutu di kampus kita" ucap Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Hasan, M.Ag.
Sertifikat ISO 9001:2015 yang diperoleh IAIN Pontianak ini merupakan pengakuan dari International Organisation for Standardzitation karena sudah memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh ISO. IAIN Pontianak resmi mendapatkan sertifikat ini pada tanggal 6 Desember 2021 dan berlaku hingga 6 Desember 2024.
Penulis: Ardiansyah
Pontianak (fasya.iainptk.ac.id) - Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kegiatan Gebyar Ahwal Syakhshiyyah menyelenggarakan Seminar Hukum Bertema "Strategi Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19" pada Sabtu 04 Desember 2021 di Aula Syekh Abdul Rani IAIN Pontianak.
Seminar ini Diisi oleh Nur Hakimah SH,MH selaku Dosen Hukum IAIN Pontianak, Drs. Tamimudari, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pontianak, dan Muhammad Dani, S.Ag., M.SI selaku Kepala KUA Pontianak Selatan. Serta diikuti oleh seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah.
Wahablana selaku Ketua Panitia Gebyar Ahwal Syakhshiyyah berharap dengan adanya seminar ini dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa/i maupun dikalangan masyarakat tentang kiat-kiat yang harus dipegang oleh suami dan istri untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah.
"Saya mewakili panitia semuanya berharap seminar tentang ketahanan keluarga ini, yang mana setahun belakangan Indonesia dilanda pandemi covid-19. Dengan adanya seminar ini, dapat menambah ilmu pengetahuan tentang keluarga dan meningkatkan ketahanan pasangan satu sama lainnya khususnya yang sudah berumah tangga agar dapat terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, "Tuturnya.
Dengan adanya seminar ini, Ela selaku Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 5 juga menyampaikan kesan dan pesan menyenangkan serta bermanfaat untuk diterapkan ketika sudah menikah.
"Dengan adanya kegiatan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk mempertahankan rumah tangga di saat pandemi covid-19, dan hal ini juga tidak hanya bisa diterapkan dimasa pandemi saja. Namun dalam menjalin sebuah rumah tangga itu adanya ikatan rasa kasih sayang dibalut dengan keimanan supaya menjadi keluarga yang harmonis, selain itu juga pada kesempatan seminar ini tidak membosankan, seiringnya juga diadakan permainan supaya para peserta itu tidak mengantuk dan lain sebagainya. Semoga kedepannya akan terus berlanjut kegiatan ini dan berterima kasih karena agenda ini banyak yang kita dapatkan dari segi ilmu pengetahuan dan apa yang perlu dipersiapkan nantinya ketika sudah menikah," Pungkasnya.
Citizen Reporter : Siti Qomariyah
Penulis : Muhammad Adib Alfarisi
Editor : Ardiansyah, S.S,. M. Hum
Pontianak (fasya.iainptk.ac.id) - Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Kegiatan Gebyar Ahwal Syakhshiyyah menyelenggarakan lomba opini dan lahirkan para juara. Salah satu peserta yakni Bramantio Sebastian Yohanes (Fakultas Hukum UNTAN) menjuarai 1 lomba opini yang membahas
Penyidik Polresta Kota Pontianak Bahas Proses Penyidikan bersama Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga: Proses Penyidikan Kasus Penggelapan Lebih berat Ketimbang Kasus Lainnya.
Pembukaan Gebyar Ahwal Syakhsiyyah (GAS) 2021 dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Hasan, M. Ag. Rabu (01/12/2021). Pagi, di Aula Abdul Rani IAIN Pontianak.
Pontianak (fasya.iainptk.ac.id). Fakultas Syariah IAIN Pontianak lakukan monitoring terhadap kinerja petugas Posbakum di Pengadilan Agama Singkawang. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja petugas dengan cara mengevaluasi kekurangan-kekurangan sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya. Dalam proses monitoring, tim fakultas Syariah yang terdiri dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak- Dr. Muhammad Hasan, M.Ag-, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan -Ardiansyah, M.Hum- dan Direktur Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fasya (PKBH Fasya) disambut oleh Ketua Pengadilan Agama Singkawang -Yusuf Achmad, S.Ag., M.H-, Panitera -Marlina, SH., M.H., Sekretaris PA, Agus Fitriandari, S.HI, dan Kasubag Norika Handayani, SE pada hari Kamis (25/11) di Pengadilan Agama Singkawang.
Pontianak (fasya.iainptk.ac.id). Tim Promosi Fakultas Syariah Tahun 2021 mengadakan promosi fakultas ke SMA Nusa Harapan Desa Tanjung Saleh Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya pada Senin, 22 November 2021. Kegiatan promosi disambut hangat oleh pihak Sekolah yaitu Dewan Guru dan para Murid. Guru SMA Nusa Harapan sangat berterimakasih atas kunjungan yang Tim Promosi Fakultas Syariah lakukan, “Kami sangat senang, bahwa sekolahan kami dapat kunjungan dari IAIN Pontianak” Ujar Ibu Qori.
Pontianak (fasya.iainptk.ac.id) - Penghulu KUA Sungai Kakap H. Ahmad Sabri, S. Ag., M.S.I lakukan ekspos Karya Tulis Ilmiah di Fakultas Syariah IAIN Pontianak pada hari Jumat (19/11) di Ruang Rapat Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Pada kegiatan ini, Karya Tulis direviu oleh dua orang pembahas yang merupakan dosen Fakultas Syariah, yaitu Dr. Marluwi, M.Ag sebagai pembahas 1, dan Nanda Himmatul Ulya, M.HI. sebagai pembahas 2.
Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir wajib melakukan pemberkasan dengan melengkapi dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan pengusulan NIDN masing-masing 2 rangkap (kecuali file).
Pontianak (fasya.iainptk.ac.id) - Fakultas Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak membahas Kajian Seputar Isu-Isu Hukum, Sosial, dan Hak Asasi Manusia The Series (KASASI) yang bertemakan "Prospek Sarjana Hukum di Era Digital" dengan pemateri Dr. Maskun, S.H., LL.M. yang dimoderatori oleh Nurhakimah. M. H., Pada Jumat (19/11/2021) pagi. Kegiatan ini berlangsung secara offline maupun online via aplikasi zoometing dan live streaming channel Youtube Fakultas Syariah IAIN Pontianak
Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A.: RUU PKS Masih Absurd, Karena Itu Perlu Rumusan dalam Revisi UU Perlindungan Anak untuk Memasukkan Tindak Pidana Eksploitasi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menggelar diskusi Kajian Seputar Isu-Isu Hukum, Sosial, dan Hak Asasi Manusia The Series (KASASI) #11 dengan tema “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak: Problem, Solusi, dan Tantangan Formulasi Kebijakan” pada Jumat (19/11) bersama pemateri Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A. seorang Dosen Hukum Pidana Binus University Jakarta sekaligus Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHLIPIKI) yang juga pengelola Youtube Ahmad Sofian Law and Justice Channel. Kegiatan ini dimoderatori oleh Moh Fadil, M.H. selaku akademisi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.
Di awal materinya, Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A. memperbandingkan pengertian yang membahas tentang kekerasan seksual dimulai dari pandangan World Health Organization (WHO) dan RUU PKS.
“Pengertian kekerasan seksual menurut WHO menurut saya cukup sederhana, intinya hanya terfokus pada kata pemaksaan sehingga jika dilakukan sukarela maka tidak termasuk kekerasan seksual. Didalam RUU PKS merincikan lebih luas lagi yaitu perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi secara paksa, menurut saya sebenarnya pengertian ini cukup sampai disitu saja, Kenapa saya memakai WHO untuk menjadi acuan perbandingan RUU PKS disini, karena sudah ada perdebatan diantara ahli-ahli hukum pidana untuk bisa menghasilkan definisi kekerasan seksual mengacu pandangan WHO, definisi di RUU PKS masih belum tuntas,” tuturnya.
Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A. mengkhawatirkan jenis kekerasan seksual yang ada di RUU PKS yang tidak banyak memuat jenis kekerasan seksual dalam WHO, ia mengatakan bahwa RUU PKS masih belum rampung dan banyak kelemahannya.
“Banyak jenis kekerasan seksual yang dijelaskan WHO yaitu ada 11 jenis tapi tidak masuk dalam jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS, RUU PKS hanya menjelaskan 9 jenis saja. Ini menjadi kekhawatiran bagi saya. Misal jika ada yang membeli seseorang dalam prostitusi dan secara sukarela, jika memakai RUU PKS tidak masuk kedalam kekerasan seksual tapi WHO melarangnya dalam jenis permintaan transaksi seksual. Di RUU PKS semua jenis kekerasan seksual hanya jika ada pemaksaan, jika secara sukarela tidak termasuk kekerasan seksual,” sambungnya.
Lebih lanjut Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A. membandingkan beberapa dasar hukum positif yang mengatur kekerasan seksual yaitu dalam KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPD, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ia juga menjelaskan perbedaan kekerasan seksual dan ekploitasi seksual.
“Kesimpulannya, RUU PKS dinilai mampu untuk mengatasi berbagai kekerasan seksual pada perempuan namun belum mampu mengatasi kekerasan seksual pada anak. Karena itu perlu rumusan dalam Revisi (ketiga) UU Perlindungan Anak untuk memasukkan tindak pidana eksploitasi seksual anak baik offline maupun online dengan mengadopsi bentu-bentuk ESA online,” simpulnya.
Dr. Ahmad Sofian, S.H.,M.A. memberikan pandangannya tentang Permendikbud yang menjadi kontroversi sekarang ini.
“Dalam Permendikbud menurut saya tidak ada yang baru, Permendikbud hanya memindahkan apa yang ada di KUHP. Permendikbud tidak bisa mengkriminalkan orang, paling hanya sanksi administratif, hanya UU dan Perda yang bisa mempidanakan bukan Permendikbud. Karena ini ranahnya kampus maka bisa masuk ke ranah KUHP 285/294/296. Jadi saya bilang tidak ada yang baru dalam Permendikbud hanya ranahnya saja yang di kampus. Yang jadi perdebatan dalam Permendikbud yaitu ‘dengan persetujuan’ apa karena melegalkan zina? loh di KUHP saja melegalkan itu. Bukan berarti saya pro Permendikbud, karena bagi saya tidak ada yang baru disitu,” tegasnya ketika menjawab pertanyaan salah satu peserta.
Dalam RUU PKS menjelaskan kekerasan seksual yang tidak dijelaskan oleh KUHP, namun masih banyak keabsurdan dan ketidakjelasan, dan banyak yang sulit untuk ditegakkan. Namun bukan berarti narasumber menolak RUU PKS ini. Permendikbud tidak bisa melegalkan norma suka sama suka didalam kampus, kalaupun ilegal tapi tidak ada sanksi dan paling bisa disanksi administratif, bisa dipidana dengan syarat tertentu jika salah satu pelaku sudah menikah dan itu masuk ranah KUHP, namun beda cerita jika keduanya yang melakukan belum menikah bahkan KUHP tidak bisa mempidanakan.
Penulis: Ika Ayuni Lestari
Editor: Ardiansyah
Sebagaimana tertuang dalam rangkaian proses Audit Sertifikasi Stage 2 dalam ISO 9001:2015 & ISO 21001:2018 di IAIN Pontianak, Fakultas Syariah IAIN Pontianak mendapat giliran pada hari kedua untuk diaudit mutunya oleh auditor.
