(fasya.iainptk.ac.id) Mega Timur, Kubu Raya, 15 Juli 2025. Dalam rangka membina masyarakat menuju kehidupan yang taat hukum, kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Pembinaan Desa Sadar Hukum dilaksanakan di Desa Mega Timur, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan ini mengangkat tema “Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Hukum Perkawinan.”
(fasya.iainptk.ac.id) Senin, 2 Mei 2025, kini Pengadilan Agama Sungai Raya kembali menggelar Sidang Istbat Nikah Terpadu. Istbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Sungai Raya merupakan upaya dalam memberikan solusi hukum bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara resmi oleh Negara. Program ini bertujuan untuk mewujukan ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan, mempercepat proses pencatatan pernikahan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan, hak-hak istri, anak serta harta benda yang didapatkan pada saat menikah. Masih banyak masyarakat yang menikah secara agama namun, belum memiliki legalistas hukum, sehingga berpotensi akan menimbulkan permasalahan dxsadmistratif dan perlindungan hak di kemudian hari.
(fasya.iainptk.ac.id) Pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025, telah dilaksanakan pelepasan mahasiswa PKKHP Fakultas Syaria IAIN Pontianak di Pengadilan Agama Sungai Raya dengan suasana yang penuh kearaban. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruangan media center yang dihadiri secara langsung oleh Bapak Rahmat S.H., M.H selaku dosen pembimbing, Ketua PA Sungai Raya Erpan S.H., M.H, Wakil Ketua PA Sungai Raya, Bapak Patrawira Akbar Nugraha S.H selaku Panitera, Bapak Galih Triatmojo S.Sos selaku Sekretaris, Bu Safni Eriza selaku Staf Umum Kepegawaian dan empat mahasiswa magang.
(fasya.iainptk.ac.id) Rabu, 09 April 2025, Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan kompetansi mahasiswa dalam bidang hukum Islam, Pengadilan Agama (PA) Sungai Raya secara resmi menerima mahasiswa magang Fakultas Syariah IAIN Pontianak dalam program Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan (PKKHP). PKKHP merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Pontianak dengan tujuan membangun dan memperluas networking para mahasiswa dengan dunia kerja serta meningkatkan hubungan kerja antar Fakultas Syariah dan stakeholders, terkusus PA Sungai Raya. Kegiatan ini akan menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman yang praktis di lingkungan peradilan agama, serta mempererat sinergi antara dunia akademik dan institusi peradilan. Penyambutan hangat oleh jajaran pimpinan dan pegawai PA Sungai Raya.
(Fasya.iainptk.ac.id) Fakultas Syari ’ah IAIN Pontianak, Rabu 2 Juli 2025 Resmi menjemput 4 (empat) mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam yang telah melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan (PKKHP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak selama kurang lebih 3 bulan. Mahasiswa tersebut bernama Abdul Roni, Ahmad Rifai, Fathur Rohman Zuliansyah, dan Mutiara Khairunnisa. Penjemputan mahasiswa dilakukan secara langsung oleh dosen Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang diwakilkan oleh bapak Abu Bakar M. Si, dan disambut dengan baik oleh Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah S.H.,M.H. Selaku Ketua PTUN Pontianak dan Ibu Rahma S.H. Selaku Pegawai Kasubag Umum dan Keuangan.
(Fasya.iain.ac.id _ 9 April 2025) - Empat mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak resmi melakukan Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara, atau sengketa antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara (pemerintah). Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menempati Gedung sendiri, yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 10 Pontianak, yang bersebelahan dengan Pengadilan Militer dan Pengadilan Agama kelas 1-A
Dalam kegiatan Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan (PKKHP) di PTUN Pontianak tersebut Abdul Roni ditempatkan di Ruang Hukum, Fathur Rohman Zuliansyah di Ruang Perkara, Ahmad Rifai di Ruangan Umum dan Keuangan, serta Mutiara Khairunnisa di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
(Fasya.iainptk.ac.id) Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Rabu, 9 April 2025 resmi menyerahkan 4 (empat) mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam untuk melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan (PKKHP) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak. Mahasiswa tersebut bernama Abdul Roni, Ahmad Rifai, Fathur Rohman Zuliansyah, dan Mutiara Khairunnisa. Penyerahan mahasiswa dilakukan secara langsung oleh dosen fakultas syariah IAIN Pontianak, Bapak Abu Bakar, M. Si., dan diterima dengan baik oleh Bapak Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. (Ketua PTUN Pontianak) serta Bapak Rustam, S.H. (Sekretaris PTUN Pontianak).
(fasya.iainptk.ac.id) Kubu Raya, 24 Juni 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya terus menguatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan berbagai sistem informasi berbasis digital. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Saiful, salah satu perwakilan dari KPU Kubu Raya, dalam wawancara bersama lima mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang tengah melaksanakan tugas observasi lapangan.
Kelompok mahasiswa yang terlibat dalam wawancara ini terdiri dari Rosita Amelia (12204011), Mega Silpiasari (12204015), Albi Khoirul Munawar (12204003), Abdul Karim (12204010), dan Muhammad Juan Saputra (12204073). Kunjungan observasi dilakukan pada Selasa, 24 Juni 2025, pukul 11.40 WIB di kantor KPU Kubu Raya.
Dalam wawancara, Bapak Saiful menjelaskan bahwa KPU RI telah mengembangkan dan menyediakan berbagai sistem informasi digital yang digunakan oleh seluruh satuan kerja di daerah, termasuk KPU Kubu Raya, dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Sistem-sistem utama yang digunakan antara lain:
1. SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik): Mendukung proses pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu.
2. SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih): Menyediakan data pemilih yang akurat dan mutakhir secara nasional.
3. PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi): Menjadi pusat integrasi dan penyimpanan data dari berbagai sistem KPU.
4. SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi): Digunakan untuk rekapitulasi hasil suara secara digital dan real-time.
5. DAPIL: Mendukung penyusunan wilayah daerah pemilihan sesuai peraturan.
6. SILON (Sistem Informasi Pencalonan): Memfasilitasi proses pendaftaran calon legislatif dan eksekutif.
7. SIPPA (Sistem Informasi Penghitungan Pemilu dan Pemilihan): Mendukung proses penghitungan suara secara digital.
“Sistem digital ini membantu mempercepat proses, menghindari kesalahan manual, dan yang paling penting, menjamin transparansi serta dapat diakses publik,” ujar Saiful.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan digital KPU, salah satunya melalui CHATDPT, cukup dengan mencarinya melalui Google. Menurutnya, KPU memastikan tidak ada perbedaan akses antara wilayah kota dan desa, agar seluruh masyarakat mendapat layanan yang setara.
Meski demikian, tantangan masih ada, terutama terkait keamanan data dan kesiapan infrastruktur digital di daerah. Saiful menjelaskan bahwa KPU kabupaten/kota berperan sebagai pengguna (user), sementara pengembangan dan pembaruan sistem dilakukan oleh KPU RI. “Pembaruan pasti dilakukan secara berkala oleh pusat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teknis dan regulasi,” jelasnya.
Terkait perlindungan data pribadi pemilih, KPU Kubu Raya mengikuti ketat regulasi perundang-undangan. Data pemilih hanya dapat diakses dalam bentuk rekapitulasi dan tidak diberikan dalam bentuk mentah demi menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
Selain itu, setiap tahapan dalam proses pemilu menghasilkan bukti digital, seperti berita acara, surat keputusan, dan dokumen sistem lainnya yang berguna sebagai jejak audit dan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu.
Wawancara ini memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa mengenai pentingnya peran teknologi informasi dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi. Rosita Amelia, selaku ketua kelompok, menyatakan bahwa wawancara ini membuka wawasan baru bagi mereka. “Kami menyadari bahwa digitalisasi pemilu bukan hanya soal teknologi, tapi tentang membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin keadilan dalam proses demokrasi,” ujarnya.
Penulis: Albi
Editor: Ardiansyah
(fasya.iainptk.ac.id) Jeruju Besar, 10 Juli 2025 – Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan memperluas akses keadilan di tingkat desa, sosialisasi tentang pentingnya Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdes) digelar di Desa Jeruju Besar, Kalimantan Barat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong terwujudnya Desa Sadar Hukum.
(fasya.iainptk.ac.id) Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya — Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan Desa Sadar Hukum (KKL-DSH) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Hukum yang bertajuk “Pembentukan Kadarkum dan Posbankumdes” pada Jumat, 18 Juli 2025. Acara ini menjadi wujud nyata peran aktif mahasiswa dalam memberikan kontribusi edukatif kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran dan akses terhadap hukum.
(fasya.iainptk.ac.id) Desa Sungai Rengas. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Konflik ini biasanya bermula dari kesalahpahaman, perbedaan pendapat, atau bahkan persaingan antar individu yang kemudian berkembang menjadi permasalahan serius ketika menyentuh aspek kehormatan dan harga diri seseorang. Di era digital seperti saat ini, pencemaran nama baik tidak hanya terjadi secara langsung melalui ucapan, tetapi juga melalui media sosial yang dapat menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.
(fasya.iainptk.ac.id) Pontianak, Dalam rangka memperkuat pemahaman hukum terkait penyelenggaraan Pilkada, KHALSA sukses menyelenggarakan seminar Nasional bertajuk “Kajian Hukum Pilkada Daerah dan Nasional” pada Sabtu, 5 Juli 2025, bertempat di Gazebo Kampus IAIN Pontianak.
(fasya.iainptk.ac.id) Sambas, 6 Juli 2025 — Rivani Anandya, mahasiswi aktif semester 6 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pontianak, serta sebagai sekretaris bidang PSDM Dema Fakultas Syariah. berhasil meraih Juara 2 dalam cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an (KTIQ) pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-32 tingkat Kabupaten Sambas yang digelar di kecamatan Tekarang.
(fasya.iainptk.ac.id) Cipta Karya - Kelompok 11 Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Syariah IAIN Pontianak , mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Desa Sadar Hukum pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 10.00 WIB. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Desa Cipta Karya, Jalan Raya Singkawang- Bengkayang, Kecamatan Sungai Beting, Kabupaten Bengkayang.
(fasya.iainptk.ac.id) Cipta Karya - Kelompok 11 Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang berjumlah 9 mahasiswa secara resmi membuka Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program Desa Sadar Hukum pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 09.00 WIB. Acara pembukaan diselenggarakan di Aula Kantor Desa Cipta Karya, Jalan Raya Singkawang- Bengkayang, Kecamatan Sungai Beting, Kabupaten Bengkayang.
(fasya.iainptk.ac.id) Pontianak– Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak pada hari Rabu, 2 Juli 2025, secara resmi menarik tiga mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah menyelesaikan program Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan (PKKHP) Periode 1 tahun 2025. Proses penarikan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pontianak dan menandai berakhirnya fase penting dalam pembekalan praktis mahasiswa sebelum mereka melanjutkan ke program pengabdian masyarakat.
(fasya.iainptk.ac.id) Pontianak, – Sebanyak enam mahasiswa peserta Program Praktik Kerja Kemahiran Hukum dan Peradilan (PKKHP) Fakultas Syariah IAIN Pontianak Periode 1 Tahun 2025 resmi menyelesaikan program magang mereka di Pengadilan Agama Pontianak. Seremonial penjemputan berlangsung haru di Ruang Ketua Pengadilan Agama Pontianak pada Rabu, 2 Juli 2025, menandai berakhirnya masa pengabdian dan pembelajaran di lapangan.
